Pembicaraan
tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide
negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan
dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di
dunia Barat[1].
Model negara hukum, sebagaimana yang dianut Indonesia dan ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945), mengharuskan adanya 3 kekuasaan yang berbeda,
yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Hal
tersebut sesuai dengan teori Trias
Politica yang dikenalkan oleh Montesqieu.
